Dear Youtubers dan Tiktokers..

oleh Oki Edi Purwoko

Laboratorium Dakwah: Satu waktu saya terpicu kalimat Deddy Corbuzier di potongan video podcast yang beredar melalui tiktok, kurang lebih dia membela diri atas nama gratifikasi publik bahwa konten pamer kekayaan adalah hal yang dirindukan publik ketimbang konten edukasi. Salah satu alasan mengapa televisi lokal menjadi sepi menurutnya karena mereka mengutamakan konten pendidikan daripada konten yang sebenarnya diinginkan publik. Publik di Indonesia menurutnya didominasi oleh mereka yang memiliki pendidikan rendah sehingga tidak belum siap untuk mencerna tayangan edukatif dan lebih memilih konten seperti pamer kekayaan.


Tetapi bila publik dinilai tidak cukup pendidikan, pertanyaan saya mengapa malah di encourage atau semakin didorong menuju jurang kebodohan? Dengan fasilitas dan kemampuan produksi-distribusi opini di depan publik, apakah juga tidak diperhitungkan dampaknya di kemudian hari? Dan terakhir, masih adakah frasa “tanggung jawab moral” pada para netizen pembuat konten kini?


Kejadian di atas hanya satu dari cuplikan banyak kejadian yang saya ingin ambil benang merahnya terutama bila dikaitkan dengan semakin banyaknya kasus terkait aktivitas mereka yang disebut sebagai netizen dari 2008 hingga 2021. Bukan hanya kuantitas yang terlihat semakin meningkat, tetapi rasanya ada hal yang hilang yang tidak bisa diterangkan hanya dari sekedar angka. Maka mari kembali kita mengingat, paling tidak di satu tahun ini, Jerinx, Sugi Nur, dan yang terakhir Joseph Zhang.


Salahkan liberalism?


Semakin berkembangnya social media maka penerapan kebebasan berpendapat menjadi topik yang semakin kontroversial. Apakah kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang benar benar tanpa batas? Pertanyaan tersebut membuat saya ingin menggugat tema di atasnya, yaitu konsep mengenai liberalisme. Satu terminologi yang seringkali memanaskan ruang publik.


Untuk mereka yang membela faham ini, maka liberalisme bisa jadi adalah jawaban atas ide bahwa setiap orang harus memiliki kebebasan dalam berpendapat yang sama sehingga terwujud suatu keadilan social. Tetapi tak sedikit publik yang menilai bahwa faham ini adalah sumber degradasi moral, sumber kekacauan, hingga kemunduran peradaban termasuk peradaban barat sendiri.


Dalam The Lost History of Liberalism (Rosenblatt, 2018) mengungkapkan bahwa publik seringkali terkecoh atas terminologi ini. Kata “Liber” dalam latin tidak hanya berarti free atau bebas tetapi juga generous atau kemurahan hati. Selain itu, kata kata free atau kemerdekaan dan juga “hak” dalam konteks ini pada zaman terdahulu tidak pernah dipisahkan dari kata “duty” atau kewajiban yang juga melekat kepadanya. Sehingga ketika manusia memiliki hak untuk terbebas dari dominasi manusia yang lain, bebas berekspresi dan berpendapat, hendaknya jangan dipisahkan bahwa mereka juga memiliki tugas moral, memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab moral sebagai konsekuensi dari adanya hak tersebut.


Kembali lagi kepada para youtubers dan tiktokers, bahwa anda tidak bisa selfish hanya menyatakan pendapat di muka umum. Anda harus menghitung konsekuensi yang dihadapi oleh orang lain atas konten tersebut.


Media dan Krisis Kemanusiaan


Tetapi paparan konsep tugas moral di atas agaknya masih jauh bahkan utopis, mungkin. Sebuah tulisan berjudul “The Age of Loneliness” terbit di guardian di tahun 2014 menggugat suatu krisis, yaitu runtuhnya kepedulian kita dengan manusia yang lain.


Kita dikatakan semakin kehilangan nilai-nilai penting kemanusiaan yaitu “connectedness”,. Manusia semakin kehilangan keterikatan yang intim dan personal dengan manusia lainnya karena hubungan keseharian dijejali urusan pekerjaan, bukan personal. Kompetisi antar manusia dikedepankan hingga menghilangkan rasa peduli dan perasaan kasih terhadap manusia lain, layaknya gambaran Hobbes “War of every man against every men”.

Kita semakin memilih mode privat ketimbang mode umum, dalam hal transportasi misalnya, dalam hal media apalagi. Di media sendiri, kebebasan yang dimiliki diisi dengan hedonisme dan narsisme. Sementara konten di media yang mendidik publik, yang menjadi pemantik dan penarik mereka kepada persoalan publik semakin ditekan oleh konten iklan, sensasi dan teori konspirasi.


Selain itu, dalam Powerlessness and The Politics of Blame (ABC, 2016) beberapa kalangan masyarakat dikatakan semakin memiliki perasaan “Tidak Berdaya” yang semakin besar. Ketidakberdayaan tersebut, rasa panik dan takut tersebut lalu diubah dalam “ekspresi menyalahkan” yang semakin marak dan terejawantah dalam konten-konten provokatif yang masif kita jumpai di social media, suatu bentuk Politics of Blame.


Sungguh kita membutuhkan peran para influencer, para youtubers dan para tiktokers yang tidak hanya memberikan kenikmatan hiburan dan informasi, yang katanya diharapkan publik sebagai jalan eskapisme atas keruwetan kehidupan sehari hari. Tetapi mereka juga yang secara spiritual dan emosional memberi pendidikan kepada publik.

Leave a comment